Evaluasi RSBI

Sejak awal kehadirannya, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) telah banyak menimbulkan pro dan kontra. Gagasan program RSBI ini tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan kelas-kelas unggulan yang telah berjalan sebelumnya. Selama ini keberadaan RSBI menjadi sorotan banyak pihak, termasuk menteri pendidikan nasional (Mendiknas) bersikukuh untuk mengevaluasinya. BERBAGAI pertanyaan mendasar dan bernada menggugat pun bermunculan. Di antaranya apakah sekolah yang ditunjuk (baca : mencalonkan diri) menjadi RSBI benar-benar sudah siap? Masyarakat khawatir jika RSBI nantinya malah membuat pengastaan antara yang kaya dan miskin. Sebab, diyakini RSBI perlu ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang biayanya dibebankan kepada siswa.
Apa yang dikhawatirkan masyarakat bukan isapan jempol. Terbukti di sana-sini terjadi pungutan besar-besaran yang dibebankan kepada siswa. RSBI telah berperilaku primordial meski Mendiknas telah memberi warning agar hal tersebut tidak dilakukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat ialah proses rekrutmen siswa, akuntabilitas keuangan, prestasi akademik, dan persyaratan dasar RSBI.
Jika kita boleh bicara jujur, dari hasil pemantauan selama ini terkesan perjalanan RSBI terlalu ’’dipaksakan’’ atau lebih ekstremnya diaborsi. Kenyataannya antara harapan dan realitas justru terbalik. Indikatornya adalah pertama, kualitas dan pelayanan yang ada belum menunjukkan bahwa sekolah tersebut menuju sekolah bertaraf internasional.
Kedua, parameter kelulusan tes masuknya juga sangat subjektif. Karena unsur wawancara ikut menjadi penentu diterima atau tidaknya seorang calon siswa, serta kualitas pewawancaranya apakah (maaf) sudah teruji sebagai pewawancara? Ketiga, program RSBI sebagai embrio sekolah bertaraf internasional (SBI) telah menutup kesempatan bagi anak didik yang memiliki potensi akademis tetapi tidak punya finansial. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dan Kemendiknas meninjau ulang program RSBI. Sebab, dikhawatirkan menjadi sekolah eksklusif.
Meski dalam peraturan disebutkan RSBI agar menyediakan 20 persen bangku sekolah untuk siswa tidak mampu, kenyataannya jarang ada siswa tak mampu bersekolah di RSBI. Setiap orang tua sesungguhnya menginginkan untuk bisa memasukkan anaknya ke RSBI. Dengan a;asan fasilitas yang lebih baik dan mungkin tenaga pengajar lebih kompeten.
Ketika mereka harus membayar lebih mahal daripada sekolah reguler, pupuslah peluang bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Akhirnya, RSBI menjadi sekolahnya kaum berada dan mungkin dapat mematikan hati dan rasa sosial murid-muridnya. Sebab, mereka hanya bergaul dengan teman-teman sekasta. Maka yang terjadi kemudian adalah kapitalisasi pendidikan. Ada baiknya pemerintah lebih fokus pada upaya menciptakan sekolah bertaraf nasional secara merata. Sehingga, tidak ada perbedaan yang mencolok antara kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dengan pelosok.
Upaya ini hanya dapat terwujud apabila Kemendiknas mampu untuk memberikan perlindungan bagi para guru dan kepala sekolah agar terbebas dari politisasi kepala daerah. Kemendiknas harus berani mengambil alih kewenangan daerah dalam melakukan mutasi bagi kepala sekolah dari TK sampai SMA/SMK.
Landasan hukumnya sudah ada. Yakni Permendiknas RI No. 28/2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah. Untuk mengganti jabatan kepala sekolah, pemda harus mendaftarkan calon kepala sekolah minimal 2 tahun sebelum mutasi dilakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa peraturan tersebut menjadi mandul? Nyatanya mutasi terhadap guru dan kepala sekolah terus saja berlangsung di daerah tanpa ada sanksi apapun dari Kemendiknas. Bila hal ini terus dibiarkan, jangan harap pemerataan pendidikan dapat terwujud. Sebab, kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Hal yang tidak kalah penting, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas sekolah, melancarkan pembayaran sertifikasi guru yang masih tersendat-sendat, memperbaiki kurikulum yang dirasakan sangat berat, dan mengevaluasi penyelenggaraan UN yang masih saja menyisakan pro-kontra setiap tahunnya.
Memang, semua paham bahwa pendidikan yang baik memerlukan biaya mahal. Namun, biaya yang mahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara. sebab, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi warganya agar seluruh rakyat melek huruf dan berpendidikan sehingga mampu bersaing dengan tenaga-tenaga profesional dari manca negara. Sistem pendidikan yang menutup kesempatan bagi orang tidak mampu untuk bersekolah di tempat yang baik hanya akan melahirkan bangsa kuli. Sementara biaya pendidikan yang semakin mahal, ternyata belum mampu menghasilkan SDM berkualitas. Hal yang memprihatinkan, dari tahun ke tahun tampaknya kualitas SDM kita tidak menunjukkan perbaikan yang berarti ditinjau dari peringkat human development index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP.
Sangat penting bahwa urusan yang menyangkut peningkatan mutu SDM menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Ini berarti kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kendalinya harus tetap pada pemerintah pusat. Masyarakat menunggu langkah konkret Kemendiknas dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan pendidikan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Ini berarti Mendiknas harus segera membentuk tim independen untuk menilai keberadaan RSBI, kelas akselerasi, penyelenggaraan UN, bahkan tes masuk perguruan tinggi yang sampai kini masih membingungkan masyarakat. Apabila pemerintah menganggap bahwa RSBI/SBI harus ada, mengingat bahwa SBI merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 yang wajib dilaksanakan, hendaknya telah disiapkan infrastruktur yang mapan. Seperti gedung sekolah yang representatif dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan mutakhir serta bertaraf internasional. Juga kesiapan SDM yang profesional dan tangguh, baik kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, komputer, laboran, pustakawan dan penguasaan ICT.
Bahasa Pengantar
Selama ini pendidikan pada RSBI dan SBI sangat sering diartikan sebagai sekolah yang harus menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Padahal, pada tingkat sekolah dasar, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sangat berbahaya. Paling tidak inilah hasil penelitian Hywel Coleman, peneliti senior bidang pendidikan keguruan di University of Leeds, Inggris. Hasil penelitiannya sangat relevan dengan polemik yang mengiringi perjalanan sekolah-sekolah negeri di Indonesia yang berstatus RSBI dan SBI. Idealnya menurut Hywel, anak harus melek huruf atau belajar membaca dan menulis melalui bahasa ibunya dulu, baru kemudian diperkuat dengan bahasa Inggris. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk menguasai konsep-konsep dasar melalui bahasa ibu di tingkat SD, dampak negatifnya akan terasa pada keberhasilannya dalam proses pendidikan selanjutnya. Hywel mengambil sampel penelitian di sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional yang menggunakan konsep pengajaran bilingual (dwi bahasa) seperti di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Dan yang ironis dan menyedihkan menurut Hywel bahwa di Indonesia tingkat bahayanya paling tinggi.
Korea Selatan misalnya, diperoleh fakta bahwa 100 persen keberhasilan anak belajar dilakukan melalui bahasa ibunya. Sementara di Thailand, keberhasilannya mencapai angka sampai 50 persen. Indonesia menjadi negara terendah karena hanya mencapai angka 10 persen. Bagi sekolah-sekolah negeri yang menggunakan label internasional, tentu tidak bisa seenaknya menggunakan metode bilingual tanpa dukungan kurikulum dan metode pengajaran yang tepat. Memang, yang kita harapkan dari lulusan SBI adalah menguasai kemampuan kunci-kunci global namun harus tetap berjati diri dan berbudaya Indonesia. Kita semua berharap semoga Pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menyikapi masalah RSBI dan SBI, karena menyangkut pendidikan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Sebaliknya, jika pembenahan SDM ini dilakukan setengah hati dan para pejabat birokrat yang diberi tanggung jawab mengurusi pendidikan bersikap business as usual, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan kualitas bangsa yang mampu bersaing dengan negara tetangga yang kini telah melaju meninggalkan kita.

Rencana Kenaikan BBM

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah harus melakukan pengendalian dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lebih baik. Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemakaian BBM bersubsidi akan kembali tinggi yang menyebabkan beban subsidi membengkak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 2,35 persen, atau melampaui target sebesar 2,2 persen. Salah satu pendorong melebarnya defisit karena besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan untuk melarang kendaraan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi mulai 1 Maret 2013. Ketentuan tersebut akan berlaku bagi seluruh kendaraan perkebunan di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menargetkan kuota BBM bersubsidi sepanjang tahun sebesar 40 juta kiloliter. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 44 juta kiloliter di APBN-Perubahan 2012.

Namun akibat lonjakan konsumsi, pemerintah kembali menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. Tahun ini pemerintah memperkirakan kuota BBM bersubsidi naik dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Untuk menambah BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter, dibutuhkan dana sebesar Rp 6 triliun. Untuk subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2012, disediakan anggaran Rp 137,4 triliun. Namun realisasi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak hingga Rp 216,8 triliun, atau kurang Rp 79,4 triliun.

Penyebab Banjir Di Jakarta

Banjir di Jakartaibarat kutukan yang harus ditanggung oleh masyarakat ibu kota. Betapa tidak,  pembangunan Jakarta yang tak terkontrol dan tata kota yang jauh dari ideal mengakibatkan banjir di Jakarta saban tahun. Semua pihak bukannya mencari solusi yang tepat, tetapi malahan sibuk mencari "kambing hitam" siapa yang paling berdosa yang menyebabkan bah.

Banjir di Jakarta menjadi lagu lama yang tiap tahun diputar lagi. Malahan Banjir di Jakarta bukannya kian surut, melainkan menjadi bencana progresif. Artinya, intensitas banjir dan area banjir di Jakarta kian meluas. Tak hanya satu wilayah saja yang terkena air bah,  dahulu sebuah wilayah tak pernah kena banjir sekarang menjadi langganan Banjir di Jakarta tiap tahunnya. Itulah karakter bencana ekologi yang tiap tahun intensitasnya menjadi bertambah luas.

Penyebab Banjir di Jakarta
Beberapa penyebab banjir di Jakarta

1.       Penyebab Banjir di Jakarta - Rusaknya Tata Kota

Gencarnya pembangunan gedung-gedung bertingkat, seperti apartemen, mal dan sebagainya merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pembangunan kota yang tak mengindahkan blue print dan pemerintah daerah tak berdaya mengatur laju pembangunan gedung komersial menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup di ibu kota Indonesia.

Harusnya pemerintah daerah tegas melarang sebuah wilayah untuk dijadikan area komersial, tetapi kenyataan berbeda. Entah bagaimana caranyakokada pemodal kuat yang membangun    wilayahlarangan membangun gedung. Apa pun alasanya, pengembangan seperti itu menyalahi tata ruang kota..

2.       Penyebab Banjir di Jakarta -Rusaknya Penghijauan di Hilir

Rupanya yang rusak tak hanya di wilayah Jakarta saja, daerah-daerah hilir seperti Puncak, Cianjur, dan Bogorpun kondisinya sangat memprihatinkan. Daerah dataran tinggi dan hutan-hutannya banyak dibabat diubah menjadi lahan pertanian dan vila-vila. Padahal daerah tersebut merupakan penyangga ibukota agar tak banjir. Sekarang ini jika daerah hilir hujan deras, pasti terjadi banjir di Jakarta. Air bah kiriman datang tiba-tiba hingga menggenangibantaransungai di Jakarta.

3.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tergusurnya Situ dan Resapan Air

Fungsi utama situ yang ada di Jakarta adalah sebagai penampungan air hujan. Dahulu, Belanda membangun banyak sekali situ-situ. Karena kontur tanah Batavia sama seperti di Belanda, yakni permukaan air laut lebih tinggi dari daratan sehingga ketika hujan turun pasti banjir. Oleh karena itu, insinyur Belanda dahulu membangun kanal-kanal dan situ guna mengendalikan air hujan dan air rob agar tak banjir.
Namun sayangnya sekarang situ-situ itu sudah banyak yang diuruk untuk dijadikan perumahan maupun gedung bertingkat. Akhirnya tak ada tempat lagi untuk menampung limbasan air hujan. Akhirnya bisa ditebak banjir menjadi langganan di tempat tersebut.

4.       Penyebab Banjir di Jakarta -Perilaku Buruk Masyarakat

Jakarta itu menjadi kampung raksasa, sedangkans ungai di Jakarta dijuluki sebagai WC terpanjang di dunia. Perilaku penduduk yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu biang keladi rusaknya kondisi sungai di Jakarta. Mengapa begitu? Ya, perilaku membuang sampah sembarangan di sungai turut menyebabkan bencanaekologidi Jakarta..
Ribuan ton sampah ditumpahkan di sungai oleh penduduk di Jakarta. Walaupun tinggalnya di kota metropolis, ternyata perilakunya sangat kampungan. Hilangnya kesadaraan menjaga lingkungan memperburuk wajah kota..

5.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tak Ada Kesedaran dari Pemerintah dan Masyakarat

Pemerintah pun menjadi salah satu penyebab kerusakanlingkungandi ibu kota sehingga menyebabkan banjir di Jakarta setiap tahunnya. Bayangkan, Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang seharusnya ditata dengan baik ternyata dicoret dengan wajah bopeng olehkebijakanngawur yang dikeluarkan pejabat daerah. Pemangku negara ini dengan mudahnya member izin pembangunan gedung-gedung komersial di sembarang tempat. Penggusuran tempat-tempat resapan begitu saja mudahnya tanpa memedulikan akibatnya kelak. Pemerintah tak bisa mengelak dari kesalahan yang dia lakukan. Bentuk tanggung jawabnya yang pasti membatasi izin pembangunan gedung komersial, memperbanyak tempat resapan air, dan memelihara kebersihan sungai.

Dampak Banjir di Jakarta
Berikut ini merupakan deretan imbas negatif dari banjir di Jakarta yang tiap tahun menghantui kehidupan penduduk di Jakarta. Mimpi buruk ini mampu melenyapkan harta dan nyawa siapa saja yang rumahnya terendam banjir.

Ekonomi.
Salah satu kerugian dari banjir di Jakarta adalah kerugian finansial. Ketika banjir menggenang di Jakarta, dipastikan sendi-sendi perekonomian lumpuh. Jalur transportasi darat terbenam air bah sehingga mengganggu pasokan sembakod an merusak infrastruktur perekonomian di Jakarta. Tragisnya, kerugian yang sama selalu berulang-ulang setiap tahun gara-gara banjir. Jika dibiarkan berlarut-larut, Jakarta akan ditinggalkan investor asing karena bencana alam menjadi kendala besar bagi kehidupan bisnisnya.


Psikologi.
Gangguan psikologis merupakan salah satudampak banjir di Jakarta yang terasa bagi masyarakat di daerah langganan banjir. Orang akan cepat stres kalau setiap tahun terkena banjir. Tingkat stresnya lebih tinggi daripada penduduk di luar Jakarta. Tapi sayangnnya pemerintah tak pernah membantu masalah pemulihan psikologi bagi orang yang terkena bencana. Bentuk pertolongan seperti konseling psikologi dan pendekatan agama pun sangat penting membantu memulihkan mental dan spiritual korban para bencana.

Pekerjaan rumah pemerintah Kota Jakarta belumlah usai. Banyak sekali masalah lain di luar banjir di Jakarta yang belum terselesaikan dengan benar. Mari kita benahi ibu kota Indonesia agar tak ada lagi berita banjir di Jakarta.

Referensi Terkait : http://www.anneahira.com/banjir-di-jakarta.htm

Terpilihnya Roy Suryo Sebagai Menpora

 Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Negara kita sudah memiliki Mentri Pemuda dan Olahraga yaitu Roy Suryo yang sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Ya langsung saja kita cari tahu kenapa Roy Suryo atau kita singkat saja RS bisa terpilih menjadi Menpora RI.…

SBY memilih RS dengan tiga tugas pokok, yaitu
1. memastikan Kemenpora kembali menjalankan tugasnya dengan baik dan  memiliki kinerja yang baik, setelah adanya kasus hambalang. Dkl mengembalikan nama baik partai demokrat setelah kasus hambalang dan RS selama ini msh bebas terindikasi korupsi alias bersih.
2. melanjutkan prestasi berjayanya kembali Indonesia dalam SEA Games, yaitu posisi   yg baik  pada  tahun 2011.
3. bekerja sama dengan KOI dan KONI agar segera mengakhiri permasalahan yang ada di kepengurusan PSSI. “Bisa konsultasi dengan baik dengan FIFA dan semua pencinta sepak bola. Rakyat akan sangat marah kalau prestasi sepak bola terganggu dan kandas karena konflik kubu-kubu tertentu dalam persepakbolaan kita,” kata Presiden.
Yg cukup menarik adalah apa yg dikatakan RS sendiri setelah dipilih SBY: Roy mengakui dirinya tidak kompeten dalam menjabat posisi yang ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng itu. Saya sadar kapasitas saya. Saya sampaikan ke Presiden bahwa saya bukan orang yang berkompeten dan paling tepat untuk posisi itu, saya sadar,” ujar Roy. Dia mengaku sadar media massa meragukan kemampuannya. “Saya harus akui saya bukan olahragawan dan (memiliki) sedikit latar belakang di bidang kepemudaan, saya sangat sadar itu,” ucap Roy.
Mengapa yg dipilih RS, koq bukan yg lain?. Terpilihnya RS selain dianggap masih muda, cakap dan cekatan oleh demokrat adalah posisinya di internal demokrat agar tidak terjadi perpecahan di tubuh partai. Jadi mnrt ane pertimbangan utamanya adalah pertimbangan politis, tolong diingat juga bhw jabatan menpora memang jabatan politis (bukan seperti PSSI misalnya). Jd itu sah-sah saja secara politis. Pengamat memang berpendapat koq yg dipilih bukan seorang profesional? Itu juga sah-sah saja publik berpendapat demikian. Sekali lagi, pertimbangan SBY adalah pertimbangan politis.

Bisakah RS menyelesaikan kisruh sepakbola?
Di hari-hari pertama RS memang berkomentar soal banned FIFA, dugaan ane IMHO, RS masih gagap belum paham benar soal kisruh atau masih “lugu”.  Sebenarnya dia perlu banyak masukan dan mempelajari tentang kisruh sepakbola ini. PSSI juga telah menghimbau menpora RS mempelajari soal UU, statuta, dan aturan sepakbola lainnya. Wartawan senior Budi Sambazy juga memberi tanggapan apa yg mestinya dilakukan menpora baru ini. Orang cakap itu bisa berhasil bekerja di luar bidangnya dengan syarat mau belajar dan bekerja keras dan punya komitmen kuat untuk berhasil dan juga butuh waktu untuk belajar. Sayangnya, khusus menangani kisruh sepakbola menpora baru hanya memiliki waktu yg sangat pendek dengan situasi yg sangat tidak menguntungkan. Jadi bisa kah RS menyelesaikan tugasnya? Silahkan untuk dijawab.

Mengapa publik meragukan?
Kebebasan berpendapat (mimbar bebas) lewat dunia maya di Indonesia saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Bukan hal yg aneh kalau publik terutama dunia maya langsung bereaksi keras terhadap terpilihnya RS sebagai menpora baru, selain dianggap tidak berkompeten oleh publik RS juga dianggap tokoh kontroversial. Paham kah RS tentang kisruh sepakbola yg sudah berlangsung satu tahun lebih ini? Paham kah RS soal kepemudaan? Jadi wajar juga kalau publik lantas menghakimi RS rame-rame.
Oleh karena itu tidak ada cara lain, Roy Suryo sebagai menteri baru   harus segera membuktikan mampu fokus menangani masalah-masalah yang ada terutama gawat darurat kisruh sepakbola di Indonesia. Sekarang kita tinggal melihat aksinya dan hasil apa yang akan di berikan Menpora baru kita. Semoga saja kabar baik yang kita dapatkan. Aminnn.

Pengurangan Jatah BBM Bersubsidi

Pemerintah mengusulkan untuk mengurangi kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada RAPBN 2012. Pemerintah menginginkan kuota turun dari 40 juta kiloliter menjadi 37,8 juta kiloliter mulai 2012 nanti.


Selisih anggaran subsidi dari pengurangan kuota itu direncanakan menjadi dana cadangan risiko fiskal. Pemerintah tetap berupaya untuk mengejar kuota pada 37,8 kiloliter, namun jika ada selisih Pemerintah siap untuk menjelaskan kepada DPR.
"Kita berusaha kejar 37,8 juta kiloliter, tapi kalau seandainya tidak tercapai kita bisa jelaskan ke DPR untuk kita bisa jelaskan selisih itu karena itu sudah masuk dalam cadangan risiko," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (10/10).

Kuota 40 juta kiloliter dalam RAPBN itu terdiri dari 24,4 juta kiloliter Premium dan 15,6 minyak tanah dan solar. Jumlah itu diusulkan diubah menjadi 37,8 kiloliter yang terdiri dari 22,2 juta kiloliter Premium dan 15,6 minyak tanah dan solar.

Menurut Agus, dengan rata-rata konsumsi premium delapan persen selama lima tahun terakhir tanpa ada pengaturan volume BBM bersubsidi pada 2012 diperkirakan mencapai 43,7 juta kiloliter. Itu merupakan konsumsi Premium yang natural.

"Konsumsi Premium untuk 2012 menjadi 37,8 juta kiloliter. Jangan dilihat dari 40 juta kiloliter ke 37,8 juta kiloliter, tapi dari 43,7 kiloliter jadi 37,8 juta kiloliter," kata Agus. Dia mengakui, penurunan kuota itu berdampak pada angka inflasi.

"Dampak ke inflasi dari 40 juta kiloliter turun ke 37,8 juta kiloliter akan memberikan tekanan pada inflasi 0,5-0,6 persen, dan itu harus diperhatikan karena kita di 2012 mengasumsikan inflasi di 5,3 persen. Ini yang jadi perhatian kita," tandas Agus.

Berikut ini berbagai argumentasi yang mendukung pengurangan subsidi BBM:

1.   Ketersediaan SDA minyak makin berkurang, maka perlu digunakan secara bijak.
Harga BBM yang murah di Indonesia dibandingkan dengan beberapa Negara di luar, menyebabkan konsumsi BBM amat tinggi. Ketergantungan terhadap minyak sebesar 48.4%. Pengurangan subsidi BBM otomatis menyebabkan kenaikan harga BBM. Diharapkan kenaikan harga ini mendorong agar masyarakat berhemat. Lebih lagi kalau bisa mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi.

2.   Subsidi dari awal tidak tepat sasaran, jadi tak apa dikurangi.
Lagu lama bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena 40% lebih konsumsi BBM digunakan oleh kelompok berkemampuan atas di Indonesia. Jadi tak apa mengurangi subsidi BBM karena sedari awal orang-orang mampu lah yang akan banyak membayar.

3.   Diversifikasi dilakukan secara paralel dengan pencabutan subsidi.
Melihat Negara Brazil yang sudah menerapkan diversifikasi energi, bahwa mereka dahulu berkorban untuk mengalami ‘musibah’ nasional sembari mengembangkan sumber energi selain minyak.

4.   Konsekuensi logis untuk mengimpor
Konsekuensi Logis Sistem PSC membuat Indonesia mengekspor minyak mentah ke luar negeri, sehingga minyak mentah yang masuk ke kilang ±570 ribu barrel. Kapasitas kilang Indonesia sebesar 1,157 juta barrel. Sementara konsumsi BBM di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta barrel. Konsumsi yang tinggi ini memaksa Indonesia harus impor BBM meski ada yang diekspor pula.

5.   Mendukung karena enggan terjadi demonstrasi.
Frame yang terbangun adalah, menyatakan sikap menolak berarti –> demonstrasi. So, dukunglah pengurangan subsidi BBM agar tidak terjadi demonstrasi.

Sedangkan berikut ini adalah berbagai argumentasi penolakan terhadap pengurangan subsidi BBM:

1.   Perhitungan yang aneh dan belum ada kejelasan alokasi dana.
Aneh saat pemerintah memutuskan untuk menghemat sekitar Rp 50 Triliun melalui alokasi subsidi BBM, namun memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) ke 74 juta warga miskin yang besarnya Rp 25 Triliun + untuk angkutan umum sekitar Rp 5 Triliun. Cuma dapat Rp 20 Triliun.
Bagi yang menggunakan argumen ini pastilah menolak pengurangan subsidi BBM, dan meminta agar pemerintah mengkaji ulang alokasi dana dari penghematan subsidi BBM.

2.   Penggunaan dana APBN tidak efisien.
»         APBN bocor rata-rata 30% tiap tahun (Dr. Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan RI).
»          Belum sehatnya proses pengadaan selama ini menyebabkan keuangan negara mengalami “kebocoran” antara 10% – 50% per tahun (Agus Raharjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Mengutip kalimat Sudjiwo Tedjo kurang lebih seperti ini, “Aku ngerti klo BBM memang harus naik, tapi ini bukan masalah harganya apa bukan. Ini kekecewaan yang ‘udah numpuk!”
Pernyataan kebocoran memang belum disertai data memadai mengenai sektor mana saja yang bocor. Namun, melihat anggaran lalu-lalu yang banyak digunakan untuk biaya studi banding, renovasi ruangan rapat, dll. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sakit hati masyarakat.

3.   Sudahkah kembali melirik Blueprint Pengelolaan Energi Nasional?
Banyak yang telah sadar bahwa konsumsi BBM di Indonesia itu terlampau tinggi sementara persediaan minyak kian menurun. Oleh karena itu, mungkin terpikirkan bahwa kenaikan harga BBM-lah yang paling tepat agar konsumsi berkurang. Padahal sedari dulu sudah amat banyak pihak mengusulkan agar diversifikasi sumber energi segera ditingkatkan dan jangan lupa bahwa Indonesia memiliki Blueprint PEN 2006-2025.

Masalah pengurangan subsidi BBM ini sesungguhnya dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Mau pilih dilaksanakan paralel (harga BBM naik, dan infrastruktur mulai dibenahi) atau… Harga BBM harus naik, tapi apakah saat ini adalah saat yang tepat? Ketika sarana-prasarana untuk meningkatkan diversifikasi energi belum memadai serta transportasi massal masih harus diperbaiki? Sementara daya beli masyarakat pun tak kunjung meningkat.

4.   Rakyat tercekik
Pengurangan subsidi BBM à Kenaikan harga BBM à Kenaikan harga bahan pokok (pangan dll) ß Daya beli masyarakat tidak meningkat.

Argumen ini sepertinya merupakan argumen paling sederhana yang dikemukakan. Kenaikan harga BBM sebesar Rp 1500/liter dapat memicu kenaikan inflasi 2.15%, penurunan daya beli 2.10%, penambahan kemiskinan 0.98%.

Yang mengusung argumen ini pastilah meminta agar pemerintah terlebih dahulu memberi ruang kekondusifan bagi industri dan UKM agar nantinya dapat memperluas lapangan pekerjaan. Juga pembenahan transportasi massal dan infrastruktur pendukung lainnya. Ya kumur-kumur sana.

Padahal masyarakat bayar pajak, dan uang itulah yang dikelola oleh pemerintah agar dapat menyejahterakan masyarakat melalui ketersediaan sistem, fasilitas, sarana-prasarana, dll.

5.   PNBP dan PPh (Pajak Penghasilan) dari Migas seharusnya sudah mencukupi untuk menutupi kebutuhan subsidi BBM.
Pada   APBN 2012 dicantumkan, persentase subsidi energi terhadap APBN sebesar 14,79% sementara persentase total pendapatan Negara dari migas terhadap APBN sebesar 15,35%. Namun, mengapa Negara masih kekurangan dana? Hal ini dikabarkan karena perusahaan-perusahaan migas yang ada di Indonesia banyak yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang diwajibkan, dan ini berlangsung dari tahun ke tahun. Artinya, tidak terdapat tindakan tegas dari pemerintah terhadap permasalahan ini.

Di samping itu, PNBP dan PPh Migas menunjukkan tren naik tiap tahun, sehingga tidak ada alasan bahwa harga minyak dunia naik maka kekurangan dana untuk mensubsidi BBM.

6.   Jumlah penerima BLSM berbeda dengan data BPS.
Tahun 2011, jumlah penduduk kategori miskin yang tercatat di Biro Pusat Statistik (BPS) sejumlah 30 juta. Namun, pemerintah ingin memberikan kompensasi berupa BLSM yang ditargetkan kepada 74 juta jiwa penduduk miskin.

7.   Mengubah mekanisme distribusi BBM bersubsidi lebih tepat ketimbang harus mengurangi subsidi.
Jika pemerintah mengatakan bahwa distribusi BBM bersubsidi tidak adil karena 53%-nya dinikmati oleh pengguna kendaraan bermotor pribadi, maka jawabannya bukan dengan menaikkan harga, tetapi bagaimana mengendalikan distribusi BBM secara terkendali, akuntabel dan transparan, sehingga distribusinya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga subsidi  memang tepat guna, diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan (motor, angkutan umum, kapal nelayan, dll) yang memang layak  disubsidi. Kenaikan harga BBM jika tidak dibarengi dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat, toh sama saja.

8.   Indikasi salah urus di sektor Pengelolaan Produksi & Distribusi Nasional
Berapa sesungguhnya kapasitas produksi minyak Pertamina? Kenapa terus menurun? Bocor kemanakah? Berapa tingkat kebocoran yang terjadi? Sudahkah kinerja BUMN menunjukkan performa sehat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terungkap ke publik.

Padahal seharusnya masyarakat senang jika terjadi kenaikan harga minyak dunia, bukannya dianggap sebagai bencana, jika target produksi dalam negeri oleh Pertamina tercapai. Dari sini sudah terlihat indikasi adanya ‘salah urus’ di sektor pengelolaan produksi dan distribusi nasional. Kalau minyak jadi semakin mahal maka pajak penerimaah bagi Negara meningkat, sehingga keseimbangan kenaikan dan penerimaan pun terjadi.

9. Kenaikan harga BBM diperkirakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM.
Argumen pro, salah satunya ialah dengan kenaikan harga BBM menjadi Rp 6000/ liter diharapkan masyarakat terstimulus untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Salah satu contoh, sektor pertanian-perkebunan warga (yang tidak tergolong industri) tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi bahan pangannya masih menggunakan kendaraan roda dua/empat. Apabila jumlah produksi tetap, dengan prasarana trasnportasi juga tetap, maka konsumsi BBM pun otomatis akan tetap. Frekuensi distribusi juga tetap. Yang berbeda? Harga BBM-nya meningkat Rp 1500/liter.

Untuk pengguna kendaraan pribadi, sepertinya memang harus melalui wawancara atau survei yang lebih komprehensif. Paragraf di atas sekedar contoh bagi masyarakat non industri.

Lantas bagaimana agar pengguna kendaraan pribadi berkurang? Solusi yang muncul ialah dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor agar jumlah permintaan makin menurun.

10.  Kenapa harus ekspor minyak?
Konsumsi rata-rata minyak Indonesia: 1300 million barrel crude oil per day (MBCD), sedangkan rata-rata lifting minyak Indonesia: 950 MBCD. Dari 950 itu sekitar 395 MBCD diekspor ke luar negeri.
“Kenapa kok ngekspor, padahal kebutuhan dalam negeri saja tidak mencukupi?”

Karena pemilik 395 MBCD ini bukan pemerintah, tapi perusahaan asing contohnya Exxon, BP, Chevron, dsb. yang diatur dalam UU Migas. Sehingga kebijakan ekspor sekitar 395 MBCD ini bukan wewenang pemerintah, tapi sepenuhnya hak perusahaan-perusahaan tersebut.

Maka untuk memenuhi defisit ini, pemerintah mengimpor BBM sekitar 340 MBCD dan minyak mentah 313 MBCD untuk kemudian diolah Pertamina. Sehingga jelas bahwa memang Indonesia sekarang negara pengekspor dan pengimpor minyak mentah.

Dengan argumen ini, maka renegosiasi kontrak royalti di sektor migas dan pertambangan lah yang paling konkret. Bahkan bisa sampai revisi UU Migas.

Referensi Terkait:

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/10/10/lsuhzv-pemerintah-usul-pengurangan-kuota-bbm-bersubsidi
http://sausanatika.wordpress.com/2012/03/27/ringkasan-pro-kontra-pengurangan-subsidi-bbm/

Pengaruh Perkembangan Game Online Pada Anak-anak

Game online anak adalah produk dari pesatnya perkembangan teknologi. Roda teknologi berputar dengan cepat tanpa ada yang bisa menghentikan. Bergulir secara terus menerus ke arah yang tak seorangpun dapat mengendalikan. Banyak keuntungan yang diberikan oleh teknologi. Tidak sedikit pula kemudahan yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi. Keuntungan dan kemudahan tersebut diiringi pula dengan berbagai dampak negatif dari perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi mampu menggeser budaya masyarakat. 10 tahun lalu, halaman-halaman rumah masih diramaikan oleh suara anak-anak yang sedang bermain. Gobak sodor, petak umpet, engrang hanya sebagian kecil contoh permainan yang biasa dimainkan anak-anak kala itu. Keramaian anak-anak di halaman seperti itu jarang ditemui lagi saat ini. Keriuhan anak-anak ketika bermain, bergeser dari halaman ke depan komputer atau handphone. Game online anak adalah magnet yang menarik anak-anak dari dunia nyata ke dunia maya.

Game online semakin populer dikalangan anak-anak dengan beragam permainan yang disajikan. Banyaknya pilihan game online, menjadikan anak betah berlama-lama memainkannya. Mencobanya satu persatu permainan dan berselancar di dalamnya. Didukung rasa ingin tahu yang tinggi yang dimiliki anak-anak, jadilah game online menjadi candu untuk terus berpetualang di dalamnya.
Perkembangan teknologi dengan game online-nya tidak dapat dikambing hitamkan atas kondisi kecanduan terhadap game online anak. Karena sebuah keniscayaan bahwa sisi positif dan negatif akan selalu berjalan beriringan. Yang perlu dilakukan orang tua adalah mempersiapkan anaknya untuk menghadapi sisi positif maupun negatif perkembangan teknologi, sehingga anak tidak menjadi korban perkembangan teknologi.

Game anak online berimplikasi positif melalui hiburannya, sehingga dapat meredakan stress akibat tekanan yang dialami anak. Selain itu, bermain game online mengajarkan anak untuk berkonsentrasi. Tetapi di sisi lain, game online menimbulkan implikasi negatif yang jauh lebih banyak terhadap perkembangan anak.

Jika sebelumnya, bermain di halaman melibatkan aktivitas fisik sehingga anak menjadi lebih sehat, pada saat bermain game online hampir tidak ada aktifitas fisik yang berarti. Game online sering kali menjadikan anak lupa waktu dan melakukan pemborosan.

Tidak sedikit orang tua yang merasa khawatir kalau anaknya kecanduan mainan ini. Namun, sebagian orang tua juga banyak yang menganggap keberadaan mainan anak online ini berpengaruh positif terhadap perkembangan anak mereka.

Sekalipun game online memiliki pengaruh yang baik bagi anak-anak, namun bukan berarti mereka bisa bermain sesukanya. Evangeline Suaidy, psikolog dari Yayasan Kita dan Buah Hati, mengungkapkan bahwa anak-anak juga harus diberi batasan waktu saat bermain.
"Sesuatu yang berlebihan pastinya tidak baik. Pembatasan waktu ini bertujuan untuk menghindarkan anak keranjingan bermain game khususnya game online,"

Menurutnya, game berguna untuk menghilangkan kejenuhan anak saat belajar. Namun bermain game online cukup dilakukan beberapa jam saja dalam sehari. Idealnya, anak boleh bermain game ini sekitar satu jam saja. "Jika sudah bemain lebih dari satu jam setiap hari, maka sudah termasuk dalam kategori kecanduan game," jelasnya.

Banyak sekali dampak negatif mainan anak online ini jika penguunaan game ini tidak melalui arahan atau pendampingan orang tua secara benar. Selain berdampak terhadap kepekaan sosial anak, karena dengan adanya game ini membuat anak malas bergaul, game ini juga berdampak negatif terhadap perkembangan atau kesehatan fisik anak. Untuk itu para orang tua harus jeli dan bijaksana terhadap perkembangan teknologi, khususnya bagaimana seharusnya sikap anak terhadap keberadaan mainan anak online ini.

Ada beberapa efek negatif dari kecanduan game pada anak-anak, antara lain:

1. Agresif
Anak-anak yang sudah kecanduan game biasanya akan memiliki perilaku yang lebih agresif. Eva mengungkapkan, anak-anak tidak akan memerhatikan lingkungan sekitarnya karena terlalu asyik dengan permainannya. Ketika mereka sudah mulai asyik dengan dunianya, mereka tidak akan mau terganggu oleh berbagai macam hal yang terjadi di sekitarnya. "Ini semua terjadi karena yang ada di pikiran mereka hanyalah ingin terus bermain dan memenangkan game-nya," tukasnya.
Selain itu, terlalu asik bermain game juga akan membatasi pergaulan sosial mereka dengan orang lain. Mereka jadi enggan untuk berkumpul dan bermain dengan keluarga atau teman-temannya, atau bahkan tidak mau bergantian meminjamkan mainannya kepada orang lain.

2. Tidak bertanggung jawab
Ketika anak sudah kecanduan game, mereka tidak akan mau memikirkan hal-hal lainnya. Saat pulang sekolah mereka langsung memikirkan game, dan bisa melupakan kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti membuat PR, belajar, bahkan bisa lupa makan.

3. Tidak realistis
Saat kecanduan, pikiran mereka akan teracuni dengan berbagai aplikasi dan adegan-adegan dalam game. Bahayanya, ketika sudah kecanduan mereka akan lebih sulit untuk membedakan antara dunia nyata dan game. Misalnya, dalam beberapa game balapan. Di dalam game mereka bisa memiliki banyak nyawa ketika mobil sudah menabrak dan rusak parah, sehingga bisa kembali berjalan seperti biasa. Sedangkan hal ini tidak akan terjadi di dunia nyata. Saat sudah kecanduan terkadang cara berpikir mereka sudah terpengaruh dengan game, dan menganggap hal tersebut juga bisa dilakukan di dunia nyata.

4. Kurang fokus
Ketika mereka sudah keranjingan sebuah permainan, mereka hanya akan fokus untuk bermain. Hal ini akan membuat anak lebih sulit untuk fokus pada hal-hal lain, termasuk pelajaran di sekolah. "Ini bisa berbahaya untuk anak-anak karena prestasi mereka akan menurun," jelasnya. Tak hanya itu, Eva juga mengungkapkan, hal ini secara tak langsung juga akan mempengaruhi tingkat kecerdasan otak mereka.

Ada beberapa cara mengatasi kecanduan game online ini :

·         Atur jadwal anak untuk bermain game online. Pada anak yang telah menggandrungi game online secara berlebihan, akan sulit menghilangkan kebiasaannya dalam waktu seketika. Yang dapat orang tua lakukan adalah mengurangi sedikit demi sedikit waktu anak bermain game online melalui pembuatan jadwal yang telah disepakati bersama dengan anak.
·         Kontrol akses anak untuk bermain game online. Jika anak biasa bermain game di rumah, penggunaan komputer atau handphone harus dipantau. Jika anak biasa bermain game di luar rumah, kurangi sedikit demi sedikit akses yang dimilikinya untuk pergi menuju tempat-tempat yang menyediakan game online.
·         Kenalkan anak pada permainan-permainan kreatif di luar game online. Permainan-permainan kreatif, selain dapat mengurangi kecanduan terhadap game anak online juga dapat mendukung perkembangan anak.
·         Rencanakan agenda keluarga. Keluarga sebagai komponen yang paling sering bersentuhan dengan anak, merupakan perantara yang efektif untuk mengalihkan perhatian anak dari game online. Rencanakan agenda-agenda bersama keluarga untuk mengisi waktu luag anak, menggantikan waktu yang biasa digunakan untuk bermain game online.
·         Menggali minat anak. Selain tertarik bermain game online, anak pasti memiliki ketertarikan terhadap hal lain. Alihkan hobi anak untuk bermain game online ke hobi lain yang lebih positif. Misalnya bermain musik atau olahraga.

Referensi Terkait:

http://female.kompas.com/read/2012/09/06/20082820/Kecanduan.Game.Anak.Bisa.Agresif
http://www.perkembanganbayi.net/805/pengaruh-positif-dan-negatif-mainan-anak-online-terhadap-perkembangan-anak.html
http://www.perkembanganbayi.net/501/mengatasi-kecanduan-game-anak-online.html

Dampak Kenaikan UMP Pada Pengusaha

Upah Minimum Propinsi 2013 Indonesia telah resmi ditetapkan untuk 17 propinsi di Indonesia per tanggal 27 November 2012. Dibandingkan tahun 2012, UMP ke 17 propinsi tersebut mengalami kenaikan meskipun dengan presentase yang berbeda-beda. Untuk UMP Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak ditetapkan, namun propinsi tersebut telah menyepakati dan menetapkan UMK masing-masing Kabupaten dan Kotamadya yang berada di lingkup wilayahnya. Pada artikel ini PratiwiNews akan memberikan daftar UMP 2013 yang akan berlaku di wilayah propinsi di Indonesia sebagai referensi  baik untuk pekerja maupun pengusaha dalam hal penggajian minimum.


Perwakilan pengusaha mengaku keberatan dengan kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan di beberapa daerah. Keberatan pengusaha itu meruncing saat pengusaha menggelar pertemuan pada 27 November lalu.

Pertemuan yang difasilitasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu diikuti berbagai asosiasi pengusaha. Hal itu disampaikan Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Umum Kadin Indonesia saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (29/11).

"Pengusaha menyesalkan pemerintah menetapkan kenaikan UMP tanpa memperhatikan mekanisme yang ditentukan undang-undang," kata Suryo menyampaikan keluhan pengusaha tersebut. Untuk itu, kata Suryo, Kadin mengambil empat opsi kepada pemerintah, berikut opsinya:

Pertama, pengusaha meminta pemerintah melakukan penangguhan kenaikan UMP 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kedua, pengusaha akan melakukan upaya hukum terhadap penetapan UMP 2013 tersebut, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketiga, pengusaha akan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, pengusaha akan menghentikan kegiatan produksi dan selanjutnya merelokasi atau menutup perusahaannya.

Selain itu, Suryo menghimbau pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan khusus kepada pengusaha. Salah satunya dengan memberikan insentif fiskal, moneter, dan bantuan lain yang dapat selamatkan eksistensi dunia usaha.

Referensi Terkait:

http://pratiwinews.blogspot.com/2012/12/UMP-2013.html
http://industri.kontan.co.id/news/4-opsi-pengusaha-soal-kenaikan-ump/2012/11/29