Evaluasi RSBI

Sejak awal kehadirannya, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) telah banyak menimbulkan pro dan kontra. Gagasan program RSBI ini tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan kelas-kelas unggulan yang telah berjalan sebelumnya. Selama ini keberadaan RSBI menjadi sorotan banyak pihak, termasuk menteri pendidikan nasional (Mendiknas) bersikukuh untuk mengevaluasinya. BERBAGAI pertanyaan mendasar dan bernada menggugat pun bermunculan. Di antaranya apakah sekolah yang ditunjuk (baca : mencalonkan diri) menjadi RSBI benar-benar sudah siap? Masyarakat khawatir jika RSBI nantinya malah membuat pengastaan antara yang kaya dan miskin. Sebab, diyakini RSBI perlu ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang biayanya dibebankan kepada siswa.
Apa yang dikhawatirkan masyarakat bukan isapan jempol. Terbukti di sana-sini terjadi pungutan besar-besaran yang dibebankan kepada siswa. RSBI telah berperilaku primordial meski Mendiknas telah memberi warning agar hal tersebut tidak dilakukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat ialah proses rekrutmen siswa, akuntabilitas keuangan, prestasi akademik, dan persyaratan dasar RSBI.
Jika kita boleh bicara jujur, dari hasil pemantauan selama ini terkesan perjalanan RSBI terlalu ’’dipaksakan’’ atau lebih ekstremnya diaborsi. Kenyataannya antara harapan dan realitas justru terbalik. Indikatornya adalah pertama, kualitas dan pelayanan yang ada belum menunjukkan bahwa sekolah tersebut menuju sekolah bertaraf internasional.
Kedua, parameter kelulusan tes masuknya juga sangat subjektif. Karena unsur wawancara ikut menjadi penentu diterima atau tidaknya seorang calon siswa, serta kualitas pewawancaranya apakah (maaf) sudah teruji sebagai pewawancara? Ketiga, program RSBI sebagai embrio sekolah bertaraf internasional (SBI) telah menutup kesempatan bagi anak didik yang memiliki potensi akademis tetapi tidak punya finansial. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dan Kemendiknas meninjau ulang program RSBI. Sebab, dikhawatirkan menjadi sekolah eksklusif.
Meski dalam peraturan disebutkan RSBI agar menyediakan 20 persen bangku sekolah untuk siswa tidak mampu, kenyataannya jarang ada siswa tak mampu bersekolah di RSBI. Setiap orang tua sesungguhnya menginginkan untuk bisa memasukkan anaknya ke RSBI. Dengan a;asan fasilitas yang lebih baik dan mungkin tenaga pengajar lebih kompeten.
Ketika mereka harus membayar lebih mahal daripada sekolah reguler, pupuslah peluang bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Akhirnya, RSBI menjadi sekolahnya kaum berada dan mungkin dapat mematikan hati dan rasa sosial murid-muridnya. Sebab, mereka hanya bergaul dengan teman-teman sekasta. Maka yang terjadi kemudian adalah kapitalisasi pendidikan. Ada baiknya pemerintah lebih fokus pada upaya menciptakan sekolah bertaraf nasional secara merata. Sehingga, tidak ada perbedaan yang mencolok antara kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dengan pelosok.
Upaya ini hanya dapat terwujud apabila Kemendiknas mampu untuk memberikan perlindungan bagi para guru dan kepala sekolah agar terbebas dari politisasi kepala daerah. Kemendiknas harus berani mengambil alih kewenangan daerah dalam melakukan mutasi bagi kepala sekolah dari TK sampai SMA/SMK.
Landasan hukumnya sudah ada. Yakni Permendiknas RI No. 28/2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah. Untuk mengganti jabatan kepala sekolah, pemda harus mendaftarkan calon kepala sekolah minimal 2 tahun sebelum mutasi dilakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa peraturan tersebut menjadi mandul? Nyatanya mutasi terhadap guru dan kepala sekolah terus saja berlangsung di daerah tanpa ada sanksi apapun dari Kemendiknas. Bila hal ini terus dibiarkan, jangan harap pemerataan pendidikan dapat terwujud. Sebab, kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Hal yang tidak kalah penting, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas sekolah, melancarkan pembayaran sertifikasi guru yang masih tersendat-sendat, memperbaiki kurikulum yang dirasakan sangat berat, dan mengevaluasi penyelenggaraan UN yang masih saja menyisakan pro-kontra setiap tahunnya.
Memang, semua paham bahwa pendidikan yang baik memerlukan biaya mahal. Namun, biaya yang mahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara. sebab, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi warganya agar seluruh rakyat melek huruf dan berpendidikan sehingga mampu bersaing dengan tenaga-tenaga profesional dari manca negara. Sistem pendidikan yang menutup kesempatan bagi orang tidak mampu untuk bersekolah di tempat yang baik hanya akan melahirkan bangsa kuli. Sementara biaya pendidikan yang semakin mahal, ternyata belum mampu menghasilkan SDM berkualitas. Hal yang memprihatinkan, dari tahun ke tahun tampaknya kualitas SDM kita tidak menunjukkan perbaikan yang berarti ditinjau dari peringkat human development index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP.
Sangat penting bahwa urusan yang menyangkut peningkatan mutu SDM menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Ini berarti kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kendalinya harus tetap pada pemerintah pusat. Masyarakat menunggu langkah konkret Kemendiknas dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan pendidikan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Ini berarti Mendiknas harus segera membentuk tim independen untuk menilai keberadaan RSBI, kelas akselerasi, penyelenggaraan UN, bahkan tes masuk perguruan tinggi yang sampai kini masih membingungkan masyarakat. Apabila pemerintah menganggap bahwa RSBI/SBI harus ada, mengingat bahwa SBI merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 yang wajib dilaksanakan, hendaknya telah disiapkan infrastruktur yang mapan. Seperti gedung sekolah yang representatif dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan mutakhir serta bertaraf internasional. Juga kesiapan SDM yang profesional dan tangguh, baik kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, komputer, laboran, pustakawan dan penguasaan ICT.
Bahasa Pengantar
Selama ini pendidikan pada RSBI dan SBI sangat sering diartikan sebagai sekolah yang harus menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Padahal, pada tingkat sekolah dasar, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sangat berbahaya. Paling tidak inilah hasil penelitian Hywel Coleman, peneliti senior bidang pendidikan keguruan di University of Leeds, Inggris. Hasil penelitiannya sangat relevan dengan polemik yang mengiringi perjalanan sekolah-sekolah negeri di Indonesia yang berstatus RSBI dan SBI. Idealnya menurut Hywel, anak harus melek huruf atau belajar membaca dan menulis melalui bahasa ibunya dulu, baru kemudian diperkuat dengan bahasa Inggris. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk menguasai konsep-konsep dasar melalui bahasa ibu di tingkat SD, dampak negatifnya akan terasa pada keberhasilannya dalam proses pendidikan selanjutnya. Hywel mengambil sampel penelitian di sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional yang menggunakan konsep pengajaran bilingual (dwi bahasa) seperti di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Dan yang ironis dan menyedihkan menurut Hywel bahwa di Indonesia tingkat bahayanya paling tinggi.
Korea Selatan misalnya, diperoleh fakta bahwa 100 persen keberhasilan anak belajar dilakukan melalui bahasa ibunya. Sementara di Thailand, keberhasilannya mencapai angka sampai 50 persen. Indonesia menjadi negara terendah karena hanya mencapai angka 10 persen. Bagi sekolah-sekolah negeri yang menggunakan label internasional, tentu tidak bisa seenaknya menggunakan metode bilingual tanpa dukungan kurikulum dan metode pengajaran yang tepat. Memang, yang kita harapkan dari lulusan SBI adalah menguasai kemampuan kunci-kunci global namun harus tetap berjati diri dan berbudaya Indonesia. Kita semua berharap semoga Pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menyikapi masalah RSBI dan SBI, karena menyangkut pendidikan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Sebaliknya, jika pembenahan SDM ini dilakukan setengah hati dan para pejabat birokrat yang diberi tanggung jawab mengurusi pendidikan bersikap business as usual, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan kualitas bangsa yang mampu bersaing dengan negara tetangga yang kini telah melaju meninggalkan kita.

Rencana Kenaikan BBM

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah harus melakukan pengendalian dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lebih baik. Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemakaian BBM bersubsidi akan kembali tinggi yang menyebabkan beban subsidi membengkak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 2,35 persen, atau melampaui target sebesar 2,2 persen. Salah satu pendorong melebarnya defisit karena besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan untuk melarang kendaraan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi mulai 1 Maret 2013. Ketentuan tersebut akan berlaku bagi seluruh kendaraan perkebunan di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menargetkan kuota BBM bersubsidi sepanjang tahun sebesar 40 juta kiloliter. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 44 juta kiloliter di APBN-Perubahan 2012.

Namun akibat lonjakan konsumsi, pemerintah kembali menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. Tahun ini pemerintah memperkirakan kuota BBM bersubsidi naik dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Untuk menambah BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter, dibutuhkan dana sebesar Rp 6 triliun. Untuk subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2012, disediakan anggaran Rp 137,4 triliun. Namun realisasi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak hingga Rp 216,8 triliun, atau kurang Rp 79,4 triliun.

Penyebab Banjir Di Jakarta

Banjir di Jakartaibarat kutukan yang harus ditanggung oleh masyarakat ibu kota. Betapa tidak,  pembangunan Jakarta yang tak terkontrol dan tata kota yang jauh dari ideal mengakibatkan banjir di Jakarta saban tahun. Semua pihak bukannya mencari solusi yang tepat, tetapi malahan sibuk mencari "kambing hitam" siapa yang paling berdosa yang menyebabkan bah.

Banjir di Jakarta menjadi lagu lama yang tiap tahun diputar lagi. Malahan Banjir di Jakarta bukannya kian surut, melainkan menjadi bencana progresif. Artinya, intensitas banjir dan area banjir di Jakarta kian meluas. Tak hanya satu wilayah saja yang terkena air bah,  dahulu sebuah wilayah tak pernah kena banjir sekarang menjadi langganan Banjir di Jakarta tiap tahunnya. Itulah karakter bencana ekologi yang tiap tahun intensitasnya menjadi bertambah luas.

Penyebab Banjir di Jakarta
Beberapa penyebab banjir di Jakarta

1.       Penyebab Banjir di Jakarta - Rusaknya Tata Kota

Gencarnya pembangunan gedung-gedung bertingkat, seperti apartemen, mal dan sebagainya merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pembangunan kota yang tak mengindahkan blue print dan pemerintah daerah tak berdaya mengatur laju pembangunan gedung komersial menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup di ibu kota Indonesia.

Harusnya pemerintah daerah tegas melarang sebuah wilayah untuk dijadikan area komersial, tetapi kenyataan berbeda. Entah bagaimana caranyakokada pemodal kuat yang membangun    wilayahlarangan membangun gedung. Apa pun alasanya, pengembangan seperti itu menyalahi tata ruang kota..

2.       Penyebab Banjir di Jakarta -Rusaknya Penghijauan di Hilir

Rupanya yang rusak tak hanya di wilayah Jakarta saja, daerah-daerah hilir seperti Puncak, Cianjur, dan Bogorpun kondisinya sangat memprihatinkan. Daerah dataran tinggi dan hutan-hutannya banyak dibabat diubah menjadi lahan pertanian dan vila-vila. Padahal daerah tersebut merupakan penyangga ibukota agar tak banjir. Sekarang ini jika daerah hilir hujan deras, pasti terjadi banjir di Jakarta. Air bah kiriman datang tiba-tiba hingga menggenangibantaransungai di Jakarta.

3.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tergusurnya Situ dan Resapan Air

Fungsi utama situ yang ada di Jakarta adalah sebagai penampungan air hujan. Dahulu, Belanda membangun banyak sekali situ-situ. Karena kontur tanah Batavia sama seperti di Belanda, yakni permukaan air laut lebih tinggi dari daratan sehingga ketika hujan turun pasti banjir. Oleh karena itu, insinyur Belanda dahulu membangun kanal-kanal dan situ guna mengendalikan air hujan dan air rob agar tak banjir.
Namun sayangnya sekarang situ-situ itu sudah banyak yang diuruk untuk dijadikan perumahan maupun gedung bertingkat. Akhirnya tak ada tempat lagi untuk menampung limbasan air hujan. Akhirnya bisa ditebak banjir menjadi langganan di tempat tersebut.

4.       Penyebab Banjir di Jakarta -Perilaku Buruk Masyarakat

Jakarta itu menjadi kampung raksasa, sedangkans ungai di Jakarta dijuluki sebagai WC terpanjang di dunia. Perilaku penduduk yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu biang keladi rusaknya kondisi sungai di Jakarta. Mengapa begitu? Ya, perilaku membuang sampah sembarangan di sungai turut menyebabkan bencanaekologidi Jakarta..
Ribuan ton sampah ditumpahkan di sungai oleh penduduk di Jakarta. Walaupun tinggalnya di kota metropolis, ternyata perilakunya sangat kampungan. Hilangnya kesadaraan menjaga lingkungan memperburuk wajah kota..

5.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tak Ada Kesedaran dari Pemerintah dan Masyakarat

Pemerintah pun menjadi salah satu penyebab kerusakanlingkungandi ibu kota sehingga menyebabkan banjir di Jakarta setiap tahunnya. Bayangkan, Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang seharusnya ditata dengan baik ternyata dicoret dengan wajah bopeng olehkebijakanngawur yang dikeluarkan pejabat daerah. Pemangku negara ini dengan mudahnya member izin pembangunan gedung-gedung komersial di sembarang tempat. Penggusuran tempat-tempat resapan begitu saja mudahnya tanpa memedulikan akibatnya kelak. Pemerintah tak bisa mengelak dari kesalahan yang dia lakukan. Bentuk tanggung jawabnya yang pasti membatasi izin pembangunan gedung komersial, memperbanyak tempat resapan air, dan memelihara kebersihan sungai.

Dampak Banjir di Jakarta
Berikut ini merupakan deretan imbas negatif dari banjir di Jakarta yang tiap tahun menghantui kehidupan penduduk di Jakarta. Mimpi buruk ini mampu melenyapkan harta dan nyawa siapa saja yang rumahnya terendam banjir.

Ekonomi.
Salah satu kerugian dari banjir di Jakarta adalah kerugian finansial. Ketika banjir menggenang di Jakarta, dipastikan sendi-sendi perekonomian lumpuh. Jalur transportasi darat terbenam air bah sehingga mengganggu pasokan sembakod an merusak infrastruktur perekonomian di Jakarta. Tragisnya, kerugian yang sama selalu berulang-ulang setiap tahun gara-gara banjir. Jika dibiarkan berlarut-larut, Jakarta akan ditinggalkan investor asing karena bencana alam menjadi kendala besar bagi kehidupan bisnisnya.


Psikologi.
Gangguan psikologis merupakan salah satudampak banjir di Jakarta yang terasa bagi masyarakat di daerah langganan banjir. Orang akan cepat stres kalau setiap tahun terkena banjir. Tingkat stresnya lebih tinggi daripada penduduk di luar Jakarta. Tapi sayangnnya pemerintah tak pernah membantu masalah pemulihan psikologi bagi orang yang terkena bencana. Bentuk pertolongan seperti konseling psikologi dan pendekatan agama pun sangat penting membantu memulihkan mental dan spiritual korban para bencana.

Pekerjaan rumah pemerintah Kota Jakarta belumlah usai. Banyak sekali masalah lain di luar banjir di Jakarta yang belum terselesaikan dengan benar. Mari kita benahi ibu kota Indonesia agar tak ada lagi berita banjir di Jakarta.

Referensi Terkait : http://www.anneahira.com/banjir-di-jakarta.htm

Terpilihnya Roy Suryo Sebagai Menpora

 Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Negara kita sudah memiliki Mentri Pemuda dan Olahraga yaitu Roy Suryo yang sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Ya langsung saja kita cari tahu kenapa Roy Suryo atau kita singkat saja RS bisa terpilih menjadi Menpora RI.…

SBY memilih RS dengan tiga tugas pokok, yaitu
1. memastikan Kemenpora kembali menjalankan tugasnya dengan baik dan  memiliki kinerja yang baik, setelah adanya kasus hambalang. Dkl mengembalikan nama baik partai demokrat setelah kasus hambalang dan RS selama ini msh bebas terindikasi korupsi alias bersih.
2. melanjutkan prestasi berjayanya kembali Indonesia dalam SEA Games, yaitu posisi   yg baik  pada  tahun 2011.
3. bekerja sama dengan KOI dan KONI agar segera mengakhiri permasalahan yang ada di kepengurusan PSSI. “Bisa konsultasi dengan baik dengan FIFA dan semua pencinta sepak bola. Rakyat akan sangat marah kalau prestasi sepak bola terganggu dan kandas karena konflik kubu-kubu tertentu dalam persepakbolaan kita,” kata Presiden.
Yg cukup menarik adalah apa yg dikatakan RS sendiri setelah dipilih SBY: Roy mengakui dirinya tidak kompeten dalam menjabat posisi yang ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng itu. Saya sadar kapasitas saya. Saya sampaikan ke Presiden bahwa saya bukan orang yang berkompeten dan paling tepat untuk posisi itu, saya sadar,” ujar Roy. Dia mengaku sadar media massa meragukan kemampuannya. “Saya harus akui saya bukan olahragawan dan (memiliki) sedikit latar belakang di bidang kepemudaan, saya sangat sadar itu,” ucap Roy.
Mengapa yg dipilih RS, koq bukan yg lain?. Terpilihnya RS selain dianggap masih muda, cakap dan cekatan oleh demokrat adalah posisinya di internal demokrat agar tidak terjadi perpecahan di tubuh partai. Jadi mnrt ane pertimbangan utamanya adalah pertimbangan politis, tolong diingat juga bhw jabatan menpora memang jabatan politis (bukan seperti PSSI misalnya). Jd itu sah-sah saja secara politis. Pengamat memang berpendapat koq yg dipilih bukan seorang profesional? Itu juga sah-sah saja publik berpendapat demikian. Sekali lagi, pertimbangan SBY adalah pertimbangan politis.

Bisakah RS menyelesaikan kisruh sepakbola?
Di hari-hari pertama RS memang berkomentar soal banned FIFA, dugaan ane IMHO, RS masih gagap belum paham benar soal kisruh atau masih “lugu”.  Sebenarnya dia perlu banyak masukan dan mempelajari tentang kisruh sepakbola ini. PSSI juga telah menghimbau menpora RS mempelajari soal UU, statuta, dan aturan sepakbola lainnya. Wartawan senior Budi Sambazy juga memberi tanggapan apa yg mestinya dilakukan menpora baru ini. Orang cakap itu bisa berhasil bekerja di luar bidangnya dengan syarat mau belajar dan bekerja keras dan punya komitmen kuat untuk berhasil dan juga butuh waktu untuk belajar. Sayangnya, khusus menangani kisruh sepakbola menpora baru hanya memiliki waktu yg sangat pendek dengan situasi yg sangat tidak menguntungkan. Jadi bisa kah RS menyelesaikan tugasnya? Silahkan untuk dijawab.

Mengapa publik meragukan?
Kebebasan berpendapat (mimbar bebas) lewat dunia maya di Indonesia saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Bukan hal yg aneh kalau publik terutama dunia maya langsung bereaksi keras terhadap terpilihnya RS sebagai menpora baru, selain dianggap tidak berkompeten oleh publik RS juga dianggap tokoh kontroversial. Paham kah RS tentang kisruh sepakbola yg sudah berlangsung satu tahun lebih ini? Paham kah RS soal kepemudaan? Jadi wajar juga kalau publik lantas menghakimi RS rame-rame.
Oleh karena itu tidak ada cara lain, Roy Suryo sebagai menteri baru   harus segera membuktikan mampu fokus menangani masalah-masalah yang ada terutama gawat darurat kisruh sepakbola di Indonesia. Sekarang kita tinggal melihat aksinya dan hasil apa yang akan di berikan Menpora baru kita. Semoga saja kabar baik yang kita dapatkan. Aminnn.